Pembahasan Pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak pada masyarakat Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pada bidang politik, Jepang membuat sistem pemerintahan yang dibuat sesuai dengan keinginannya seperti desa dengan Ku, kecamatan dengan So, kawedanan dengan Gun, kotapraja dengan Syi, kabupaten
– Ketua Badan Anggaran Banggar Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia RI Said Abdullah mengajak kementerian koordinator memberikan "legacy" melalui program konsolidatif pada 2024. Pasalnya, pada tahun tersebut terdapat berbagai peristiwa penting sehingga kementerian atau lembaga memerlukan konsolidasi dalam menjalankan arah kebijakan Presiden Joko Widodo Jokowi.Beberapa peristiwa penting pada 2024, seperti 10 tahun Jokowi memimpin pemerintah, estafet kepemimpinan nasional beralih ke pemimpin baru hasil Pemilihan Umum Pemilu 2024, dan DPR RI diisi anggota hasil Pemilu 2024. "Agenda itu penting dan strategis sebagai jalan untuk memastikan berbagai program berjalan dengan baik karena sebagian menteri menjadi calon anggota legislatif, calon presiden, dan calon wakil presiden," ujarnya dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat 9/6/2023. Kementerian koordinator yang dimaksud adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenkopolhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves. Baca juga Said Abdullah Optimistis Pemilu 2024 Beri Insentif pada Sektor Riil Said mengingatkan, ada delapan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP Kementerian atau Lembaga K/L pada 2024. Pertama, target pengurangan kemiskinan dan menghapuskan kemiskinan ekstrem. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat. Ketiga, kata Said, revitalisasi industri dan riset karena dalam satu dekade Indonesia mengalami deindustrialisasi. Oleh karena itu, deindustrialisasi harus dicegah secara dini dengan cara mengawinkan riset terapan dengan industri."Keempat, penguatan daya saing usaha khususnya di level usaha mikro kecil menengah UMKM. Kami ingin UMKM tidak jago kandang,” ujarnya dalam siaran pers. Said menyebutkan, kontribusi ekspor nonmigas dari UMKM sekitar 15 persen. Padahal, kontribusi nonmigas di Thailand mencapai 29 persen, Singapura 47 persen, bahkan China 60 persen. Baca juga Yakin Presiden Tak Main Dua Kaki, Said PDI-P Betapa Mahal Harga Seorang Jokowi “Perlu konsolidasi antara Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian untuk memastikan kementerian atau lembaga lebih sinergis," ujarnya. Kelima, menurut dia, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang merupakan transformasi menuju energi baru dan terbarukan untuk lepas dari jebakan energi fosil. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P itu menjelaskan, arah kebijakan keenam adalah pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Ketujuh, percepatan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara karena Presiden Jokowi ingin menjadikan IKN sebagai legacy dan wujud komitmen meratakan pembangunan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. "Kedelapan, pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan tertib dan demokratis. Ini menjadi momentum pemerintah untuk membalikkan tudingan berbagai pihak bahwa demokrasi di bawah Presiden Jokowi periode kedua menurun,” ungkapnya. Baca juga Tak Bisa Bahasa Indonesia, Para Bos Smelter Kena Tegur DPR Saat Rapat Said menegaskan bahwa cawe-cawe dari Jokowi merupakan keinginan untuk memastikan tidak ada segregasi tajam yang mengganggu persatuan. "Tahun 2024 menjadi tonggak penting dan kita menjadi bagian dari peristiwa bersejarah. Karena itu berikan legacy melalui program konsolidatif di bawah kementerian koordinator," katanya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
KebijakanJepang di Indonesia dalam bidang pendidikan didasarkan pada beberapa prinsip utama. Kemukakan beberapa prinsip utama tersebut! Jawab: Berikut beberapa prinsip utama yang menjadi dasar kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan.
– Self-Sufficiency merupakan suatu kebijakan yang diterapkan Jepang pada Perang Dunia II. Self-sufficiency atau swasembada, dimaksudkan untuk memenuhi akomodasi Jepang pada Perang Dunia II. Kebijakan ini memang biasanya diterapkan oleh negara-negara yang sedang terlibat dalam perang untuk mencukupi kebutuhan akomodasi perang di tengah ketidakstabilan juga Latar Belakang Pendudukan Jepang di Indonesia Politik Ekonomi Desentralisasi Dalam hal penerapan ekonomi desentralisasi, Jepang membebani pulau Jawa dengan dua macam tugas ekonomi. Kala itu Pulau Jawa harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Di sisi lain ia juga harus memproduksi kebutuhan perang Jepang. Tentunya kebijakan ini menjadikan tingkat kesejahteraan rakyat di ambang pilu, sebab kesedian komoditas sangat juga Ekonomi Perang di Masa Pendudukan Jepang Penguasaan Produksi dan Perdagangan Untuk menguatkan kecukupan atas kebutuhan perang, Jepang menguasai aset-aset produksi sandang, pangan, dan papan. Melalui Gunseikan kepala militer, setiap perkebunan dan pabrik-pabrik dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah Jepang. Perkebunan-perkebunan yang dinilai tidak terlalu dibutuhkan ketika peperangan, seperti kopi, teh dan tembakau, diganti dengan tanaman lainnya yang lebih dibutuhkan untuk perang. Baca juga Kondisi Bangsa Indonesia di Masa Pendudukan Jepang Selain itu, beberapa pabrik juga dirombak oleh Jepang dan dialihfungsikan sebagai pabrik senjata.